Revitalisasi BLK Simalungun Tuntas 2026, Siap Cetak Ribuan Pekerja

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Simalungun tuntas pada Desember 2026. Setelah rampung, balai pelatihan itu dijadwalkan mulai melatih 1.000 orang setiap tahun sejak 2027 melalui sejumlah program peningkatan keterampilan kerja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Illyan Chandra Simbolon menyebut revitalisasi BLK Simalungun sebagai salah satu Program Strategis Daerah (PSD) di bidang ketenagakerjaan. Pernyataan itu disampaikannya dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (21/10/2026).

"Revitalisasi BLK di Simalungun sudah berproses. Desember ditargetkan selesai," ujar Illyan di hadapan awak media.

Menurut Illyan, pembenahan fasilitas tersebut merupakan bagian dari program prioritas bidang pendidikan melalui pengembangan sekolah unggulan berbasis peningkatan keterampilan. BLK Simalungun dirancang dengan sistem berasrama atau boarding sehingga mampu menampung 100 peserta pelatihan dalam satu waktu.

Dengan kapasitas itu, BLK Simalungun ditargetkan mampu melatih 1.000 orang per tahun. Pada 2027, sebanyak 18 kejuruan direncanakan tersedia agar peserta dibekali keterampilan yang sesuai kebutuhan dunia kerja.

Sejumlah kejuruan yang akan dibuka antara lain operator forklift, teknik instalasi listrik, ahli kecantikan junior, ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3) umum, desain grafis, caregiver, pengolahan hasil pertanian, barista, hingga servis sepeda motor.

Illyan menjelaskan, revitalisasi BLK Simalungun merupakan satu dari dua PSD yang dijalankan Dinas Ketenagakerjaan Sumut pada periode berjalan. Program strategis lainnya adalah perlindungan tenaga kerja rentan.

Selain dua program itu, Dinas Ketenagakerjaan Sumut terus mendorong penguatan pengawasan ketenagakerjaan melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Sinergi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan, serta pelayanan bagi tenaga kerja di Sumut.

Illyan menyebut penguatan kolaborasi itu sebagai sebuah terobosan. Lewat skema tersebut, pengawas ketenagakerjaan dapat bersinergi dengan dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap berbagai temuan di lapangan.

"Kami sedang membuat satu terobosan itu untuk penguatan pengawasan ketenagakerjaan berkolaborasi dengan kabupaten/kota," kata Illyan.