Revitalisasi BLK Simalungun Rampung Desember 2026, Disnaker Sumut Siap Latih 1.000 Orang per Tahun

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Simalungun tuntas pada Desember 2026. Sejak 2027, balai tersebut diharapkan mampu melatih 1.000 orang setiap tahun lewat sejumlah program peningkatan keterampilan kerja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Illyan Chandra Simbolon menyatakan revitalisasi BLK Simalungun merupakan salah satu Program Strategis Daerah (PSD) di bidang ketenagakerjaan. Hal itu disampaikannya dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan yang difasilitasi Dinas Kominfo Sumut itu membahas sejumlah program Disnaker Provinsi Sumut di bidang ketenagakerjaan, termasuk kesiapan infrastruktur pelatihan dan rencana kejuruan yang akan dibuka bagi masyarakat.

“Revitalisasi BLK di Simalungun sudah berproses. Desember ditargetkan selesai,” kata Illyan dalam konferensi pers tersebut.

Menurut Illyan, revitalisasi itu merupakan bagian dari program prioritas bidang pendidikan melalui pengembangan sekolah unggulan berbasis peningkatan keterampilan. BLK Simalungun dirancang dengan sistem berasrama (boarding) yang mampu menampung 100 peserta pelatihan. Dengan kapasitas tersebut, balai ditargetkan dapat melatih 1.000 orang setiap tahun.

Pada 2027, sebanyak 18 kejuruan direncanakan tersedia untuk membekali peserta dengan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Sejumlah kejuruan yang akan dibuka antara lain operator forklift, teknik instalasi listrik, ahli kecantikan junior, ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3) umum, desain grafis, caregiver, pengolahan hasil pertanian, barista, hingga servis sepeda motor.

Illyan menjelaskan, revitalisasi BLK Simalungun adalah satu dari dua PSD yang dijalankan Dinas Ketenagakerjaan Sumut pada periode berjalan. Program strategis lainnya adalah perlindungan tenaga kerja rentan.

Selain kedua program itu, Dinas Ketenagakerjaan Sumut terus mendorong penguatan pengawasan ketenagakerjaan melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Sinergi dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan, serta pelayanan bagi tenaga kerja di Sumut.

Illyan menyebut penguatan kolaborasi tersebut sebagai sebuah terobosan. Melalui skema ini, pengawas ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap berbagai temuan di lapangan.

“Kami sedang membuat satu terobosan itu untuk penguatan pengawasan ketenagakerjaan berkolaborasi dengan kabupaten/kota,” ujar Illyan. (H17/DISKOMINFO SUMUT)